Retno Lisyarti Sebut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Rektor UP Harusnya Bisa Selesai Lewat Satgas

Laporan Reporter Wartakotalive.com, Nurmahadi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti, beri tanggapan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Non-aktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno, terhadap dua karyawannya.

Menurut Retno kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, kerap kali terjadi.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan ujar dia, dikategorikan dalam tiga dosa besar.

Atas hal itu lanjut Retno, Mendikburistek Nadiem Makarim sampai mengeluarkan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, untuk mengetaskan kasus pelecehan seksual, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Baca juga: 13 Tahun Jabat Rektor UP, Edi Kaget Dilaporkan Pelecehan: Saya Tahu Mana yang Culas

“Menteri itu sampai mengeluarkan Permendikbudristek No 30 itu, yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah artinya negara sudah mencoba melalui regulasi mengatasi hal ini,” kata dia kepada wartakotalive.com, Minggu (3/2/2024).

Terkait dugaan kasus pelecehan di Universitas Pancasila lanjut Retno, semestinya bisa diselesaikan melalui Satgas Kekerasan Seksual.

“Hal seperti ini, seharusnya bisa diselesaikan melalui Satgas Kekerasan Seksual yang ada di setiap kampus, mungkin Universitas Pancasila juga ada,” ujar Retno.

Akan tetapi lanjutnya, ketika terduga pelakunya adalah seorang Rektor, yang memiliki relasi kuasa, maka akan menjadi sulit bagi Satgas untuk melakukan tindakan dan penelusuran.

Sebab, Satgas yang dibuat di lingkungan kampus, biasanya terdiri dari beberapa dosen yang merupakan bawahan dari rektor terkait.

“Namun ketika Satgas ini pelakunya ada rektor, sebagai yang di atas, memang Satgas ini agak sulit untuk memeriksa, karena Satgasnya berisi dosen yang secara relasi kuasa tentu di bawahnya rektor, maka pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan oleh tim Satgas,” papar Retno.

“Artinya ada di situ relasi kuasa yang mungkin ada ewuh pakewuh dalam memeriksa seorang rektor oleh anggota tim satgas yang merupakan dosen, atau bawahannya,” tambahnya.

Retno menilai, saat kasus dugaan pelecehan ini dilaporkan ke pihak berwajib, maka hal itu merupakan langkah yang tepat.

Meski rektor yang bersangkutan telah memberikan pembelaan kata Retno, maka tetap harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

Baca juga: Tuduhan Pelecehan Tak Berdasar, Rektor Non-aktif UP: Ini Game untuk Menistakan Martabat Saya

“Kita lihat saja, ya walaupun rektornya sudah melakukan pembelaan diri, tapi kan nanti bukti itu akan bisa ditunjukkan oleh korban, ya tentu hukum akan menindak siapapun yang bersalah,” ujar dia.

Di sisi lain, Pakar dan Pemerhati Pendidikan, Weilin Han mengapresiasi langkah korban yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

Dia pun berharap, agar pemerintah dapat melakukan upaya komprehensif, agar kejadian pelecehan di lingkungan perguruan tinggi, tak terulang kembali.

“Saya sangat salut dengan korban yang berani melaporkan tindakan bejat ini dan mendukung upaya untuk penegakan hukum yang terbuka,” tuturnya.

“Semoga ada hukuman yang setimpal untuk kejahatan ini, dan semoga ada upaya komprehensif pemerintah untuk mencegah terjadinya kekejian ini di segala lapisan masyarakat,” ungkap Weilin. (m41)

BERITATERKAIT

Ikuti kami di

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *