Ketum HMS Center Tantang Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Tuntaskan Skandal BLBI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTAHadi Tjahjanto yang baru dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) langsung tancap gas.

Hadi langsung bekerja dengan menjadikan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masuk dalam skala prioritas 100 hari menjabat.

Hadi berkomitmen akan terus mengejar tagihan ke debitur dan obligor BLBI hingga ke akar-akarnya.

Baca juga: Satgas BLBI Sukses Sita Aset Senilai Rp 34,6 Triliun, Pengamat Hukum Apresiasi Hakim Agung Yulius

Namun, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengingatkan Menkopolhukan agar bekerja sungguh-sungguh mengejar para perampok uang negara ini dan tidak sekadar lips service saja.

Dia pun berharap, skandal BLBI ini tidak sekedar menjadi komoditas politik demi menyenangkan hati masyarakat.

“Publik tentu menantikan keseriusan pemerintah dalam menyeret pelaku pengemplang BLI ke muka hukum atau setidaknya kerugian negara dapat ditebus,” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Mahkamah Agung Menangkan Satgas BLBI, Pakar Hukum UMJ Apresiasi Hakim Agung Yulius

Hardjuno yang pernah menjabat Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI menantang Menko Hadi untuk berani menunjuk hidung siapa obligor BLBI yang menjadi targetnya untuk dikerangkeng ke jeruji besi.

“Berani nggak pak Menko ini. Kalau gak berani tunjuk hidungnya, yah, jangan memberi angin surga ke rakyat. Jangan pula persoalan BLBI sekedar jualan politik. Ingat, masalah skandal BLBI sudah lama terjadi. Dan saya kira, rakyat akan menagih janji pak Menko ini,” tandas Hardjuno.

Hardjuno melanjutkan skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang. Bahkan jalan di tempat.

Baca juga: Bangun Sinergi Tuntaskan BLBI, Wakil Ketua Pansus BLBI: Kita akan Undang atau Datangi Mahkamah Agung

Padahal, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2000, BLBI merugikan keuangan negara Rp. 138,442 Triliun dari Rp. 144, 536 triliun BLBI yang disalurkan atau dengan kebocoran sekitar 95,78 persen.

Dari audit dilakukan pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima BLBI, dengan rincian: 10 Bank Beku Operasi, 5 Bank Take Over, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi.

Hardjuno menilai, proses penegakan hukum terhadap skandal BLIB ini masih menemui sejumlah factor penghambat.

Hal yang paling mencolok adalah lemahnya political will dan political action dari pemimpin negara ini untuk menjadikan hukum sebagai panglima.

Penegakan hukum jelasnya, masih sebatas jargon semata.

“Ingat, korupsi BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar dan dinilai belum tuntas hingga hari ini,” paparnya.

Skandal BLBI bermula ketika Bank Indonesia menggelontorkan dana sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank yang hampir bangkrut akibat krisis ekonomi 1998.

Para obligor itu seharusnya mengembalikan semua dana BLBI, namun kenyataannya hanya sedikit yang membayarnya.

BERITATERKAIT

Ikuti kami di

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *